Revisi UU ITE diharapkan dapat menjaga ruang digital Indonesia tetap bersih, sehat, beretika, berkeadilan bagi warganet.

DPR menanti draf revisi UU ITE dari pemerintah. Jika diserahkan dalam waktu dekat, tak tertutup kemungkinan proses revisi bisa tuntas sebelum DPR memasuki masa reses, pertengahan Desember mendatang.

Pasal ”karet” UU ITE tetap menjerat warga. SKB Pedoman Implementasi UU ITE tak dapat mencegah aduan dengan pasal ”karet” tersebut. Kali ini laporan ilmiah Greenpeace diadukan sebagai penyebar kebencian ke kepolisian.

Paguyuban Korban ITE menyebut hingga Oktober 2021 ada 23 kasus terindikasi bertentangan dengan SKB UU ITE. Bareskrim Polri menegaskan, warga bisa mengajukan komplain jika ada penanganan yang bertentangan dengan SKB itu.

Pasal pencemaran nama baik di UU ITE yang digunakan pelapor dinilai tak selaras dengan pedoman implementasi UU ITE yang diterbitkan Menkominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri pada Juni lalu.

Surat dilayangkan ke Kapolri dan Jaksa Agung yang meminta pedoman UU ITE disosialisasikan dan dilaksanakan. Ini menyusul laporan bahwa pedoman UU ITE untuk mengatasi pasal karet di UU itu tak dijalankan di lapangan.

Paguyuban Korban UU ITE kembali menyuarakan pentingnya revisi UU ITE menyusul masih terus berlanjutnya proses pemidanaan dengan UU ITE tanpa mengacu pada SKB Pedoman UU ITE. Revisi kemungkinan baru dibahas bulan depan.

Sejak terbit dua pekan lalu, SKB Pedoman UU ITE belum dijalankan aparat hukum. Banyak kasus pelanggaran UU ITE tetap diproses meski ditengarai tak sejalan dengan isi SKB.