MK mulai mempersiapkan diri menghadapi sengketa hasil Pemilu 2024, termasuk memetakan potensi konflik kepentingan hakim.

Fakta hukum dimaksud, salah satu calon bupati, yakni Erdi Dabi, telah divonis bersalah melakukan tindak pidana, dan putusan hakim berkekuatan hukum tetap sehingga ia tak memenuhi syarat untuk maju di pilkada Yalimo.

Konsekuensi dikabulkannya sejumlah perkara yang melewati ambang batas perolehan suara ataupun waktu oleh MK saat putusan sebelumnya, kontestan cenderung spekulatif mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilkadanya.

Jika MK mengedepankan pemenuhan aspek prosedural, permohonan sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua akan ditolak. Namun, dalam kasus ini, aspek prosedural penting dikesampingkan demi tercapainya keadilan substantif.

Dari 10 putusan perselisihan hasil pilkada yang dibacakan MK kemarin, hanya satu permohonan yang dikabulkan sebagian. Lima permohonan ditolak dan empat tidak diterima.

Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT, Orient P Riwu Kore mengaku mendapat kewarganegaraan AS sejak 2007 karena bekerja di perusahaan kapal perang AS. Hakim MK mempertanyakan Orient yang tak sejak awal melaporkan statusnya.

Konsistensi MK dalam memeriksa perkara sengketa pilkada, khususnya terkait dengan syarat ambang batas dan tenggat pengajuan perkara, dinanti. MK diharapkan memberi terobosan atas persoalan yang muncul di pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan Pilkada Boven Digoel diharapkan bisa mengakhiri perbedaan tafsir soal syarat jeda lima tahun bagi calon kepala/wakil kepala daerah berstatus mantan terpidana.