MK mulai menyidangkan perselisihan hasil pilkada Kabupaten Boven Digoel pada Jumat (13/8/2021) kemarin. Sebelumnya, MK telah mendiskualifikasi salah satu pasangan calon di pilkada itu.

Fakta hukum dimaksud, salah satu calon bupati, yakni Erdi Dabi, telah divonis bersalah melakukan tindak pidana, dan putusan hakim berkekuatan hukum tetap sehingga ia tak memenuhi syarat untuk maju di pilkada Yalimo.

Konsekuensi dikabulkannya sejumlah perkara yang melewati ambang batas perolehan suara ataupun waktu oleh MK saat putusan sebelumnya, kontestan cenderung spekulatif mendaftarkan gugatan sengketa hasil pilkadanya.

KPU berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). KPU Bali bekerja sama dengan Kelurahan Jimbaran menjadikan Kelurahan Jimbaran sebagai lokasi percontohan DP3 di Bali.

Jika MK mengedepankan pemenuhan aspek prosedural, permohonan sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua akan ditolak. Namun, dalam kasus ini, aspek prosedural penting dikesampingkan demi tercapainya keadilan substantif.

KPU diminta segera menindaklanjuti putusan MK terkait sengketa pilkada, khususnya di Kalimantan Selatan. Pengawasan perlu ditingkatkan untuk mencegah berulangnya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan terkait pemilihan

Dari 10 putusan perselisihan hasil pilkada yang dibacakan MK kemarin, hanya satu permohonan yang dikabulkan sebagian. Lima permohonan ditolak dan empat tidak diterima.

Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT, Orient P Riwu Kore mengaku mendapat kewarganegaraan AS sejak 2007 karena bekerja di perusahaan kapal perang AS. Hakim MK mempertanyakan Orient yang tak sejak awal melaporkan statusnya.