Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
perpres
Jadwal pelantikan kepala daerah serentak itu berlaku bagi daerah yang hasil pilkadanya tak digugat ke MK.
Bagikan
Pemerintah Tetapkan Pelantikan Kepala Daerah 7 Februari dan 10 Februari 2025
Jadwal pelantikan kepala daerah serentak itu berlaku bagi daerah yang hasil pilkadanya tak digugat ke MK.
Politik & Hukum
路
Rancangan Perpres Otorita Food Estate Lebih Memihak Pengusaha ketimbang Petani
Perpres Badan Otorita Food Estate lebih banyak mengakomodasi kepentingan badan usaha untuk menguasai lahan.
Nusantara
路
Implementasi Terhambat, Aturan Pelaksana UU TPKS Mendesak Disahkan
Kekerasan seksual terus mengancam. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum bergigi karena aturan turunannya belum ada.
Humaniora
路
Aturan Turunan UU TPKS Dikebut Pemerintah
Kehadiran aturan turunan dari UU TPKS semakin mendesak. Meskipun sudah setahun diundangkan, implementasinya masih mengalami hambatan.
Humaniora
路
Lewat Perpres, Daerah Diberi Kewenangan Kelola Energi Terbarukan
Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah akan lebih leluasa mengembangkan energi terbarukan di wilayah masing-masing. Adanya payung hukum akan memberikan kepastian dalam hal penganggaran dan pelaksanaan.
Ekonomi
路
Iklan
Perpres Energi Terbarukan Mantapkan Pengakhiran PLTU
Seperti dalam Perpres No 112/2022, Kementerian ESDM akan membuat ketentuan peta jalan penghentian dini PLTU. Adapun pengembangan PLTU baru hanya yang memenuhi syarat seperti sepaket dengan smelter atau PSN.
Ekonomi
路
Pengembangan Energi Terbarukan Diberi Insentif
Pemerintah menerbitkan aturan baru tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk listrik. Petunjuk tenis, terutama tentang insentif, dinantikan.
Ekonomi
路
Perpres FIR Indonesia-Singapura Disahkan, Pengelolaan Ruang Udara Kepri dan Natuna Kembali ke Indonesia
Pengelolaan ruang udara di atas Kepri dan Natuna yang kini kembali ke Indonesia menambah luasan FIR Jakarta menjadi 249.575 kilometer persegi. Tapi, perjanjian ini masih memberi ruang udara Indonesia digunakan Singapura.
Politik & Hukum
路
Rencana Perpres untuk Percepat Pengadaan Logistik Pemilu Jangan Abaikan Akuntabilitas
Pengadaan logistik pemilu memakan anggaran yang besar. Jangan sampai hanya ingin mempercepat pengadaan demi mempersingkat durasi kampanye Pemilu 2024, lantas aspek transparansi dan akuntabilitas diabaikan.
Politik & Hukum
路
Jabatan Wakil Menteri Dinilai Jadi Beban Politik dan Anggaran
Penambahan jabatan wakil menteri di Kementerian Dalam Negeri menambah panjang deretan kursi wakil menteri. Penambahan jabatan ini bisa membebani anggaran negara. Secara konstitusional, jabatan ini pun tak dikenal.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan