Kompas.id

perpres

Kortas Tipikor Polri dibentuk Presiden Jokowi dengan Perpres No 122/2024.

Bagikan

IM 57+ Ragu Kortas Tipikor Polri Bisa Perkuat Pemberantasan Korupsi, KPK Tak Masalah

Kortas Tipikor Polri dibentuk Presiden Jokowi dengan Perpres No 122/2024.

Politik & Hukum ·

UU PDP Segera Berlaku, Perpres Lembaga Pelindungan Data Pribadi Tak Juga Terbit

Jika lembaga pelindungan data pribadi tak juga terbentuk, Presiden dinilai berpotensi langgar UU PDP.

Politik & Hukum ·

Pemerintah Tetapkan Pelantikan Kepala Daerah 7 Februari dan 10 Februari 2025

Jadwal pelantikan kepala daerah serentak itu berlaku bagi daerah yang hasil pilkadanya tak digugat ke MK.

Politik & Hukum ·

Rancangan Perpres Otorita Food Estate Lebih Memihak Pengusaha ketimbang Petani

Perpres Badan Otorita Food Estate lebih banyak mengakomodasi kepentingan badan usaha untuk menguasai lahan.

Implementasi Terhambat, Aturan Pelaksana UU TPKS Mendesak Disahkan

Kekerasan seksual terus mengancam. UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum bergigi karena aturan turunannya belum ada.

Iklan

Aturan Turunan UU TPKS Dikebut Pemerintah

Kehadiran aturan turunan dari UU TPKS semakin mendesak. Meskipun sudah setahun diundangkan, implementasinya masih mengalami hambatan.

Lewat Perpres, Daerah Diberi Kewenangan Kelola Energi Terbarukan

Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah akan lebih leluasa mengembangkan energi terbarukan di wilayah masing-masing. Adanya payung hukum akan memberikan kepastian dalam hal penganggaran dan pelaksanaan.

Perpres Energi Terbarukan Mantapkan Pengakhiran PLTU

Seperti dalam Perpres No 112/2022, Kementerian ESDM akan membuat ketentuan peta jalan penghentian dini PLTU. Adapun pengembangan PLTU baru hanya yang memenuhi syarat seperti sepaket dengan smelter atau PSN.

Pengembangan Energi Terbarukan Diberi Insentif

Pemerintah menerbitkan aturan baru tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk listrik. Petunjuk tenis, terutama tentang insentif, dinantikan.

Perpres FIR Indonesia-Singapura Disahkan, Pengelolaan Ruang Udara Kepri dan Natuna Kembali ke Indonesia

Pengelolaan ruang udara di atas Kepri dan Natuna yang kini kembali ke Indonesia menambah luasan FIR Jakarta menjadi 249.575 kilometer persegi. Tapi, perjanjian ini masih memberi ruang udara Indonesia digunakan Singapura.

Politik & Hukum ·

Iklan