Sejumlah pihak di DPR mengakui pernah mengupayakan untuk merevisi UU MD3. Bahkan, revisi UU itu dimasukkan ke prolegnas.

Selain pemerintah, pimpinan parpol memastikan tak ada keinginan untuk mengubah UU MD3.

Wacana memajukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2024 lewat penerbitan perppu dinilai lahir dari agenda kepentingan, bukan agenda ketatanegaraan. Jika punya rencana demikian semestinya dilaksanakan lewat revisi UU Pilkada.

Presiden menyatakan perppu untuk mempercepat Pilkada 2024 masih tahap kajian di Kemendagri. Pengamat pun menilai tak ada kegentingan memaksa untuk terbitkan perppu. Jika diterbitkan, motif politik justru akan mengemuka.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menegaskan, lembaganya akan melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk apabila hari pemungutan suara Pilkada 2024 dipercepat dari November menjadi September.

Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang pada September depan untuk mengubah jadwal Pilkada 2024 dari sebelumnya November 2024 menjadi September 2024.

Formappi juga menyayangkan sikap DPR yang banyak melakukan rapat secara tertutup.

Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat perlu segera direvisi karena menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor. Sementara itu, tahun 2023 adalah tahun politik menjelang pemilu.