Presiden Mempertanyakan Urgensi Perppu Pilkada

Presiden menyatakan perppu untuk mempercepat Pilkada 2024 masih tahap kajian di Kemendagri. Pengamat pun menilai tak ada kegentingan memaksa untuk terbitkan perppu. Jika diterbitkan, motif politik justru akan mengemuka.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo disambut peserta seusai membuka Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2023 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023). Dalam sambutannya pada pembukaan rakernas tersebut, Presiden kembali menekankan soal hilirisasi hasil sumber daya alam. Hilirisasi bukan hanya yang besar-besar, seperti nikel, tetapi juga yang kecil-kecil, seperti kopi dan produk pertanian lainnya.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyatakan tidak tahu menahu tentang rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu tentang Pilkada 2024. Presiden bahkan mempertanyakan tentang urgensi atau alasan dari hadirnya perppu tersebut. Rencana tentang perppu untuk mempercepat pilkada tersebut diperkirakan juga masih pada tahapan kajian di Kementerian Dalam Negeri.

”Belum sampai ke situ, kok, saya. Urgensinya apa? Alasannya apa? Semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam. Saya kira semua itu masih kajian di Kemendagri dan saya belum tahu mengenai itu,” ujar Presiden Jokowi menjawab pertanyaan tentang rencana penerbitan Perppu Pilkada seusai Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Tahun 2023 di Indonesia Convention Exhibition, Tangerang, Kamis (31/8/2023).