Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
pasal karet
Aksi gabungan masyarakat sipil di Bali, Selasa (6/12/2022), menyuarakan desakan agar DPR menunda pengesahan RKUHP. DPR didesak agar mencabut pasal-pasal bermasalah sebelum mengesahkan RKUHP menjadi UU KUHP.
Bagikan
Koalisi Sipil di Bali Desak Pengesahan RKUHP Ditunda
Aksi gabungan masyarakat sipil di Bali, Selasa (6/12/2022), menyuarakan desakan agar DPR menunda pengesahan RKUHP. DPR didesak agar mencabut pasal-pasal bermasalah sebelum mengesahkan RKUHP menjadi UU KUHP.
Nusantara
·
6 Desember 2022 · 16:22 WIB
Stella Monica Menghadapi Pasal Karet UU ITE yang Terus Menjerat...
Pasal pencemaran nama baik pada UU ITE terus menjerat warga dengan pidana. Kali ini, korbannya Stella Monica. Padahal, pasal itu telah dikategorikan sebagai pasal multitafsir yang perlu direvisi.
Politik & Hukum
·
6 November 2021 · 08:00 WIB
Mengembalikan Norma UU ITE
Pemerintah melalui penerbitan SKB UU ITE berupaya memotong interpretasi yang lebar terhadap pasal-pasal UU ITE. Pengertian dan batasannya menjadi lebih pasti, tegas, dan menghilangkan multiinterpretasi.
Opini
·
17 Juli 2021 · 06:25 WIB
DPR dan Pemerintah Bisa Sama-sama Usung Revisi UU ITE
Terbuka kemungkinan bagi pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU untuk sama-sama mengusulkan revisi UU ITE sebagai inisiatif bersama kedua lembaga. Saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan draf kajiannya.
Politik & Hukum
·
27 Juni 2021 · 16:21 WIB
Pasal Multitafsir dalam Revisi UU ITE Perlu Diperjelas
Dalam menyusun revisi UU ITE, pemerintah diharapkan fokus pada pasal pemidanaan penyebaran dan produksi berita bohong yang dampaknya dapat menimbulkan konflik. Saat ini banyak konten di internet yang posisinya abu-abu.
Politik & Hukum
·
14 Juni 2021 · 08:39 WIB
Iklan
Pemerintah Paparkan Usulan Revisi UU ITE
Usulan revisi ditekankan pemerintah bukan harga mati. Pemerintah sengaja menyosialisasikan bunyi pasal-pasal yang direvisi ataupun pasal yang baru agar mendapatkan masukan dari publik.
Politik & Hukum
·
11 Juni 2021 · 23:42 WIB
UU ITE Direvisi, Pasal Multitafsir Diharap Dihapus
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara terbatas. Melalui revisi itu diharapkan tidak ada lagi pasal-pasal karet yang multitafsir.
Politik & Hukum
·
10 Juni 2021 · 12:53 WIB
Kajian Selesai, Pemerintah Putuskan Merevisi Terbatas UU ITE
Tim Kajian Revisi UU ITE dan Tim Penyusun Pedoman Teknis UU ITE telah menyelesaikan tugasnya. Menko Polhukam Mahfud MD menjelaskan, pemerintah akan merevisi terbatas UU ITE dan membuat panduan penanganan laporan UU ITE.
Politik & Hukum
·
29 April 2021 · 21:54 WIB
Wacana Revisi Pasal Karet UU ITE
Sembari menunggu revisi UU ITE atau pengesahan Rancangan KUHP, hal penting yang harus dilakukan adalah perlunya pedoman pelaksanaan pasal-pasal a quo yang dikeluarkan Polri. Ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden
Opini
·
24 Maret 2021 · 06:30 WIB
Mahfud MD: Revisi UU ITE, Tunggu Hasil Kajian Selama Dua Bulan
Revisi UU ITE masih tunggu dua bulan lagi karena pemerintah bentuk dua tim pengkaji UU ITE, yaitu tim penyusun pedoman pelaksanaan dan tim kajian rencana revisi UU. Sambil menunggu, dibuat pedomannya terlebih dahulu.
Politik & Hukum
·
22 Februari 2021 · 15:52 WIB
Lihat Lainnya
Iklan
