Amendemen UUD 1945 bukan merupakan hal terlarang. Namun, perubahan itu disuarakan pada waktu yang tidak tepat, yaitu pada saat kinerja legislatif jauh dari harapan dan di tengah pandemi Covid-19.

Anggaran penataan regulasi ditengarai sebagai salah satu penyebab rendahnya kinerja legislasi. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan peningkatan anggaran penataan regulasi untuk menggenjot kinerja legislasi.

Dalam masa pandemi saat ini, pemanfaatan teknologi digital merupakan bagian penting untuk memulihkan kondisi legislasi yang sedang ”perform” di bawah standar.

Di saat masyarakat berjuang melawan Covid-19, DPR menyetujui RUU Minerba menjadi undang-undang. RUU yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha tambang itu dikhawatirkan justru memperparah kerusakan lingkungan.

Wabah Covid-19 diperkirakan akan berdampak pada kinerja legislasi DPR. Sejumlah RUU yang pembahasannya ditargetkan selesai cepat akan terhambat. Pasalnya, anggota dan pegawai DPR harus bekerja dari rumah.

Rakyat, yang akan terkena dampak peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya dilibatkan dan didengarkan saat undang-undang itu dibuat. ”Nihil de nobis, sine nobis. Nothing about us, without us”.

Sembilan rancangan undang-undang ditargetkan tuntas sebelum masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 berakhir, akhir September 2019. Salah satunya, Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.