Irjen Napoleon Bonaparte dihukum demosi 3 tahun 4 bulan. Hukuman ini dinilai sebagai putusan yang tidak elok. Sebab, peraturan polri mengatur pemberhentian dengan tidak hormat untuk anggota yang melakukan pidana.

Dinilai tidak memiliki kedudukan hukum, gugatan praperadilan yang diajukan MAKI dan LP3HI terkait dengan pencarian ”king maker” dalam kasus Joko Tjandra ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tiga majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dilaporkan ke KY. Mereka dituduh menghalangi Napoleon Bonaparte membuka skenario serta otak di balik pengurusan fatwa MA untuk Joko Tjandra oleh eks Jaksa Pinangki.

Tak hanya dalam vonis Juliari Batubara, pertimbangan hakim di sejumlah kasus korupsi sebelumnya juga menggelitik akal sehat. Ini seharusnya bisa dicegah jika hakim berpedoman pada keadilan hukum dan keadilan sosial.

MAKI telah menyampaikan informasi terkait ”king maker” dalam kasus Joko Tjandra kepada KPK sejak September 2020. KPK seharusnya menindaklanjutinya ketika kejaksaan yang menangani kasus tersebut tak mengusutnya.

MAKI mengajukan praperadilan atas sikap KPK yang menghentikan supervisi kasus Joko Tjandra. Janji KPK mengungkap ”king maker” di kasus itu pun terbengkalai. MAKI berjanji ungkap bukti terkait ”king maker” di pengadilan.

Salah satu syarat narapidana korupsi memperoleh remisi adalah harus berkelakuan baik. ICW mempertanyakan apakah Joko Tjandra yang sempat kabur 11 tahun memenuhi syarat itu sehingga layak memperoleh remisi.

Kendati sama-sama mendapatkan keringanan hukuman di tingkat banding, Pinangki dan Joko Tjandra diperlakukan berbeda. Putusan banding Pinangki diterima begitu saja, sementara untuk putusan Joko, jaksa akan ajukan kasasi.