Para difabel dapat mengoptimalkan potensi terbaik jika lingkungan mendukung. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan kaum difabel, negara dapat menjadi mediator bagi lahirnya para diva dari kaum difabel.

Belum semua pelaksana kebijakan memahami penyandang disabilitas. Hal ini dapat berdampak ke pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tidak optimal.

Penyandang disabilitas memiliki ragam disabilitas yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka, penting untuk memahami latar belakang dan situasi lingkungan disabilitas, agar bisa memenuhi kebutuhannya secara tepat.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sudah diamanatkan dalam UU Penyandang Disabilitas. Namun, kenyataannya, implementasinya masih jauh dari harapan. Akses pekerjaan masih terhambat dan pendidikan masih terkendala.

Kendati sudah ada UU Penyandang Disabilitas, situasi penyandang disabilitas di Tanah Air masih sangat memprihatinkan. Mereka masih mengalami stigmatisasi dan diskriminasi sehingga tertinggal dalam pembangunan.

Undang-Undang Cipta Kerja dinilai diskriminatif, karena tidak mempertimbangkan situasi dan kondisi penyandang disabilitas. Karena itu Jaringan Penyandang Disabilitas akan mengajukan uji materi atas UU Cipta Kerja.

Ombudsman RI meminta pemerintah memperbaiki proses seleksi calon pegawai negeri sipil untuk penyandang disabilitas secara sistemik. Hal ini bertujuan agar kasus yang menimpa dokter gigi Romi Syofpa Ismael, penyandang disabilitas,  tidak terulang.