Pelaksana Kebijakan Berperspektif Disabilitas Dibutuhkan
Belum semua pelaksana kebijakan memahami penyandang disabilitas. Hal ini dapat berdampak ke pemenuhan hak penyandang disabilitas yang tidak optimal.
Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, ramp portable.
JAKARTA, KOMPAS — Belum semua pelaksana kebijakan pemerintah memiliki perspektif disabilitas. Hal ini akan berdampak ke implementasi kebijakan yang tidak efektif dan tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Peran organisasi masyarakat sipil pun penting untuk memastikan penyandang disabilitas dilibatkan secara bermakna dalam penyusunan hingga implementasi kebijakan.
Hal ini sesuai dengan kajian Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) pada 2021 terhadap 10 kabupaten/kota di Indonesia. Salah satu pendiri HWDI, Maulani Agustiah Rotinsulu, mengatakan, rata-rata dinas di daerah belum mengerti konsepsi penyandang disabilitas.