Salah satu yang dijadikan dasar, surat keterangan terdaftar MAKI sebagai ormas yang sudah habis masa berlakunya sejak 2017. Dengan demikian, MAKI dinilai tak memiliki kedudukan hukum untuk ajukan praperadilan.

Data di Kementerian Dalam Negeri, jumlah ormas di Indonesia yang terdaftar mencapai 400.000 lebih. Kehadiran dan perlakuan ormas pada setiap era kepemimpinan memiliki karakter dan cara pendekatan yang berbeda-beda.

Perlawanan HTI melalui PTUN Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, hingga Mahkamah Agung pupus lantaran tidak satu pun pengadilan tersebut mengabulkan gugatan HTI. HTI yang dibubarkan melalui pencabutan status badan hukumnya sejak 19 Juli 2017 ini akhirnya menemui ajalnya melalui putusan pengadilan.

Kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Ormas terkesan mendadak untuk menggantikan UU Ormas Tahun 2013 yang masih berlaku. Pemerintah mengakui bahwa negara memerlukan sebuah payung hukum untuk mengendalikan gerakan radikalisme yang kian meningkat tingkat ancamannya terhadap keutuhan NKRI.