Libatkan Pengadilan dalam Pembubaran Ormas

KOMPAS/LASTI KURNIA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pandangan seusai voting pengesahan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU dalam Sidang Paripurna Ke-9 DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10). Berdasarkan hasil voting, dari total 445 anggota DPR yang hadir, jumlah yang setuju sebanyak 314 anggota, sementara 131 anggota tidak setuju. Dengan demikian, Rapat Paripurna DPR menyetujui Perppu Nomor 2/2017 tentang Ormas menjadi UU.

JAKARTA, KOMPAS — Langkah sejumlah fraksi partai politik di parlemen mengusulkan revisi Undang-Undang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai tepat. Salah satu ketentuan yang penting untuk diubah adalah keterlibatan pengadilan dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan.

Dalam Perppu No 2/2017 yang baru disahkan menjadi undang-undang diatur, pembubaran ormas menjadi wewenang pemerintah. Pengadilan hanya dilibatkan untuk menguji keberatan yang diajukan ormas atau pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan pemerintah.