Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi. Karena itu, butuh aturan dan penegakan hukum di sektor keuangan. Selain untuk kepastian hukum, juga pada aspek-aspek lainnya.

Pengesahan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diharapkan dapat membuat legislasi sektor keuangan Indonesia menjadi makin relevan dalam menjawab tantangan kondisi dan perkembangan teknologi.

Bank Perkreditan Rakyat akan berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Hal ini diharapkan bisa memperbaiki citra BPR di masyarakat.

Struktur Dewan Komisioner OJK semakin gemuk dalam draf Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tugas tambahan OJK diharapkan membuat pengawasan lebih optimal.

Berbagai risiko ketidakpastian hukum dan politik perlu segera dikelola untuk meredam guncangan ekonomi tahun depan. Semua berpulang pada niat politik pemerintah untuk menjaga momentum pemulihan, bukan mencederainya.

Perlu penjelasan lebih detail mengenai kriteria krisis atau darurat ekonomi seperti apa yang memungkinkan BI bisa membeli SBN di pasar perdana.

Sejumlah pasal dalam RUU P2SK memicu kekhawatiran bahwa independensi OJK, BI, dan LPS bakal luntur karena intervensi politik. Pemerintah menegaskan, independensi dan kredibilitas ketiga lembaga itu harus dijaga.

RUU P2SK mengusulkan rupiah bisa dalam bentuk kertas, logam, dan digital. Penerbitannya akan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran.