Revisi UU ITE diharapkan meningkatkan penghormatan atas hak para pengguna teknologi informasi. Namun, menurut Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual, masih ada sejumlah pasal bermasalah di dalamnya.

Terdapat 24 poin revisi, di antaranya aturan kesusilaan, perjudian, berita bohong, dan ujaran kebencian berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental dan fisik.

Kendati sudah disetujui sembilan fraksi di Komisi I DPR, RUU ITE dinilai oleh masyarakat sipil belum sejalan dengan semangat revisi karena masih memuat pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat.

Ada rancangan undang-undang yang dibahas sangat cepat, tetapi ada juga RUU yang jadi perhatian publik, tapi tak kunjung tuntas dibahas, bahkan ada yang belum mulai dibahas.

Pelibatan publik dalam pembahasan revisi UU ITE cukup krusial mengingat draf RUU ITE yang diajukan pemerintah masih memuat sejumlah pasal bermasalah.

Pembahasan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik belum sampai pada substansi pasal per pasal. Rapat Panitia Kerja RUU ITE dari pemerintah dan Komisi I DPR masih sinkronkan materi RUU ITE dengan KUHP yang baru.

Pemerintah mengusulkan revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibahas bersama DPR memuat norma keadilan restoratif untuk menyelesaikan tindak pidana yang termasuk delik aduan.

RUU ITE diharapkan dibahas secara komprehensif agar nantinya benar-benar menjadi produk legislasi yang melindungi HAM, menghilangkan ketidakadilan, dan tidak menjadi alat kriminalisasi masyarakat.