Panja Masih Akan Sinkronkan RUU ITE dengan KUHP

Pembahasan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik belum sampai pada substansi pasal per pasal. Rapat Panitia Kerja RUU ITE dari pemerintah dan Komisi I DPR masih sinkronkan materi RUU ITE dengan KUHP yang baru.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ketua Komisi I DPR Meutia Hafid (kiri) didampingi Wakil Ketua Abdul Kharis Almasyhari memimpin rapat dengar pendapat dengan ahli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023). Agenda rapat adalah untuk mendapatkan masukan dan pandangan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum sampai pada substansi pasal per pasal. Panitia Kerja RUU ITE dari pemerintah dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat masih akan menyinkronkan antara materi RUU ITE dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru disahkan pada akhir Desember 2022 sehingga tak bermasalah di kemudian hari.