Sekitar 20 orang dari AJI Padang dan lembaga pers mahasiswa menggelar aksi damai di Kota Padang, Sumbar, menuntut pencabutan 17 pasal dalam RKUHP yang berpotensi mengekang kebebasan pers.

Pakar hukum pidana Agustinus Pohan berpandangan, di Indonesia, hukum adat memang diperlukan. Namun, caranya tidak tepat jika dimasukkan dalam RKUHP. Sebab, ada prinsip asas legalitas atau aturan seseorang dapat dipidana.

”Belum semua masukan dari kami (soal RKUHP) diadopsi pemerintah. Besok (14/11) ada agenda rapat dengar pendapat di DPR dengan aliansi. Akan kami perjuangkan lagi usulan itu,” kata peneliti ICJR, Maidina Rahmawati.

Pemerintah menargetkan akan menyerahkan hasil reformasi draf RKUHP beserta matriks perubahannya berdasarkan masukan dari masyarakat untuk dibahas bersama-sama Komisi III DPR pada pertengahan November 2022.

DPR belum memutuskan agenda rapat paripurna untuk mengesahkan RKUHP. Pemerintah juga masih menyempurnakan rumusan RKUHP yang telah disosialisasikan kepada masyarakat.

Tak hanya masyarakat yang kesulitan memperoleh draf RKUHP terbaru, Komisi III DPR juga belum menerima draf tersebut dari pemerintah. Setelah draf diserahkan, harus ada pembahasan ulang untuk mencegah pasal bermasalah.

Diskusi bersama sejumlah perwakilan masyarakat sipil dan pemimpin redaksi media massa terkait RKUHP dihadiri Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej serta sejumlah tim pakar RKUHP.

Pemerintah berjanji akan tetap membuka ruang bagi publik untuk memberi masukan soal Rancangan KUHP kendati tahapan sosialisasi RKUHP telah tuntas. Masyarakat sipil mendorong pemerintah mengadakan sosialisasi tematis.