Pimpinan Media Massa dan Masyarakat Sipil Minta Partisipasi Bermakna dalam Pembahasan RKUHP

Diskusi bersama sejumlah perwakilan masyarakat sipil dan pemimpin redaksi media massa terkait RKUHP dihadiri Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej serta sejumlah tim pakar RKUHP.

JAKARTA, KOMPAS — Masyarakat sipil dan pemimpin redaksi media massa meminta pemerintah segera membuka draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum dibahas bersama di DPR. Transparansi itu penting mengingat masih ada sejumlah pasal yang bermasalah karena dianggap melemahkan demokrasi.

Selain itu, sejumlah pasal juga dinilai tak selaras dengan semangat dekolonialisasi undang-undang peninggalan Belanda tersebut. Hal itu mengemuka dalam diskusi RKUHP bersama Forum Pemimpin Redaksi Media Massa yang disiarkan daring, Kamis (23/6/2022).