Revisi UU MK yang ditolak tak kunjung disahkan. Adapun RUU TNI-Polri masih terus dibahas dengan beberapa perubahan.

PDI-P menilai pengesahan RUU MK bukan prioritas saat ini. Ada hal yang lebih penting untuk dikawal oleh DPR.

Fraksi PDI-P mengaku sudah mendekati fraksi lain di DPR untuk menolak revisi UU MK yang mengancam independensi hakim.

Meski keberatan, Fraksi PDI-P belum juga menggalang dukungan untuk menolak revisi UU MK.

Penolakan Megawati atas revisi UU MK semestinya dapat diperjuangkan PDI-P di parlemen, jangan hanya sebatas gimik.

Revisi UU MK diduga sarat kepentingan politis, antara lain untuk mengikat hakim agar patuh kepada lembaga pengusung.

Kementerian khusus yang mengurus masyarakat hukum adat dibutuhkan agar masalah masyarakat adat ditangani dengan serius.

Rasanya tidak keliru jika pengurangan lingkup kewenangan penyelesaian sengketa di MK dibatasi pada sengketa pilpres.