Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
revisi uu kementerian negara
Mengapa UU Kementerian Negara direvisi? Benarkah salah satu tujuannya adalah menambah jumlah menteri untuk membangun koalisi besar?
Bagikan
Revisi UU Kementerian, Pemerintah Tak Keberatan Batas Jumlah Kementerian Dihapus
Pekan depan, Baleg DPR dan pemerintah akan memulai pembahasan revisi UU Kementerian Negara.
Politik & Hukum
路
DPR Bakal Kebut Bahas RUU Kementerian, Wacana Kabinet Gemuk Bisa Segera Terwujud
Baleg DPR segera memulai pembahasan RUU Kementerian Negara. Masa jabatan anggota DPR 2019-2024 berakhir 30 September.
Politik & Hukum
路
RUU Kementerian Negara Segera Dibahas, Gerindra: Kalau Tidak Bagi-bagi Kursi Itu Berisik
Gerindra tak memungkiri jumlah kementerian ditambah untuk mencegah gejolak politik dan mengakomodasi parpol koalisi.
Politik & Hukum
路
Prabowo Kaji Mendalam Penambahan Kementerian, Intensi Bagi-bagi Kekuasaan Ditepis
Penambahan kementerian menjadi 40 dikaji mendalam agar tidak justru menghambat gerak pemerintahan Prabowo mendatang.
Politik & Hukum
路
Istana Sebut Tak Ada yang Salah dengan Revisi UU Kementerian Negara
Istana melihat tidak ada persoalan dengan revisi UU Kementerian Negara, sementara akademisi menilai bukan prioritas.
Politik & Hukum
路
Iklan
Indikasi Kabinet Gemuk dan Kepentingan Publik yang Terabaikan
Dalam konstelasi politik yang didominasi parpol pendukung pemerintah, pembentukan regulasi kerap mengabaikan publik.
Politik & Hukum
路
Revisi UU Kementerian Bisa Dihentikan, Sikap Presiden Jokowi Jadi Penentu
Revisi UU Kementerian Negara masih bisa dihentikan. Presiden dapat menolak pembahasan dengan tidak menerbitkan surpres.
Politik & Hukum
路
Revisi UU Kementerian Negara dan Janji Semu Reformasi Birokrasi
Alih-alih mempertimbangkan reformasi birokrasi, pembentuk UU justru dahulukan hajat partai saat susun UU Kementerian.
Politik & Hukum
路
Akrobat Legislasi
Saat ini waktu yang tepat bagi para elite politik untuk memikirkan apa yang akan dikenang rakyat tentang mereka.
Opini
路
Pro dan Kontra Jumlah Kementerian di Pemerintahan Prabowo-Gibran Terus Bergulir
Isu penambahan jumlah kementerian muncul seusai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai presiden-wakil presiden terpilih.
Video
路
Lihat Lainnya
Iklan