Kompas.id

PSHK

Akademisi dan pegiat antikorupsi memberi skor 3 dan 2 bagi KPK periode 2019-2024. Pimpinan KPK pun mengiyakan.

Bagikan

Akui Kinerja Buruk, Pimpinan KPK: Jangan Berharap Tinggi

Akademisi dan pegiat antikorupsi memberi skor 3 dan 2 bagi KPK periode 2019-2024. Pimpinan KPK pun mengiyakan.

Politik & Hukum ·

Krisis Kebebasan Sipil

Refleksi kritis tentang kritik warga negara harus ditempatkan sebagai ruang ekspresi warga negara untuk melakukan fungsi sosialnya. Kita perlu mendorong dan merawat subur praktik-praktik ”social citizenship”.

Nilai Ada Kejanggalan, Masyarakat Sipil Akan Laporkan Tiga Hakim PN Jakarta Pusat ke KY

Berdasarkan catatan Themis Indonesia, sepanjang 2018-2022, sebanyak 17 kasus perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan ke PN Jakarta Pusat tidak dikabulkan. Karena itu, putusan kabul atas gugatan ke KPU dinilai aneh.

Politik & Hukum ·

Jabatan Kepala Desa yang Terlalu Lama Tingkatkan Risiko Korupsi

BPS mencatat masyarakat desa lebih berperilaku koruptif daripada masyarakat perkotaan. Catatan ini diperkuat oleh data KPK. Selama 2015-2022 terdapat 601 kasus korupsi di desa dengan jumlah tersangka 686 orang.

Politik & Hukum ·

Revisi UU PPP Bukan ”Jalan Tol” untuk Legitimasi Omnibus Law

DPR menargetkan pembahasan revisi kedua Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau PPP rampung 14 April. Karena itu, pembahasan RUU PPP terus dikebut.

Politik & Hukum ·

Iklan

UU HAM Akan Direvisi, Perlindungan Kelompok Rentan Harus Diperkuat

Pemerintah menginisiasi perubahan UU No 39/1999 tentang HAM. Naskah akademik dan draf RUU akan mulai disusun pada tahun 2022 karena ditargetkan diajukan ke DPR tahun 2023.

Politik & Hukum ·

Batas Akhir Pengesahan Prolegnas Prioritas 2022 Tersisa Sebulan, RUU Prolegnas 2021 Masih Ditambah

DPR menetapkan penambahan empat RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Dengan demikian, RUU yang ditargetkan selesai pada tahun ini bertambah dari 33 RUU menjadi 37 RUU.

Politik & Hukum ·

PSHK Beri Catatan Merah Kinerja Legislasi DPR

Kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang 2020 dinilai belum memuaskan. Hasil riset PSHK menunjukkan, dari 37 RUU yang masuk Prolegnas, hanya 13 RUU yang disahkan.

Politik & Hukum ·

RKUHP yang Rawan Langgengkan Diskriminasi Kalangan Disabilitas

Draf lama RKUHP dianggap memperkuat stigma disabilitas. Draf itu pun dinilai meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum dan belum bisa membaca kondisi spesial kalangan disabilitas.

Politik & Hukum ·

Pembahasan RKUHP Dinilai Masih Belum Libatkan Partisipasi Publik

Masyarakat sipil menilai, sosialisasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP yang dilakukan pemerintah selama ini dijalankan satu arah. Pembahasan rancangan undangan-undang itu dinilai tak libatkan publik.

Politik & Hukum ·

Iklan