Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan bersama Menko Pohukam serta Menkuham terus mendalami revisi UU ITE. Mulai dari pelanggaran susila,hingga penyebaran berita hoaks yang akan direvisi lagi.

Revisi Undang-Undang ITE sudah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2021. Namun, hingga kini, pembahasan belum juga dilakukan karena DPR masih menunggu usulan resmi dari pemerintah.

DPR menetapkan penambahan empat RUU masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. Dengan demikian, RUU yang ditargetkan selesai pada tahun ini bertambah dari 33 RUU menjadi 37 RUU.

Tidak masuknya RUU Perampasan Aset dalam perubahan Prolegnas Prioritas 2021 dinilai menunjukkan masih lemahnya komitmen pembuat UU untuk memperkuat regulasi pemberantasan korupsi.

Proses legislasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, kembali dimulai DPR. Kali ini, pembahasan dilakukan di Badan Legislasi, yang juga merupakan pengusul dari RUU tersebut.

Rapat Paripurna DPR akhirnya mengesahkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 yang berisi 33 RUU. Dalam waktu sangat terbatas, DPR diminta bahas RUU krusial dan RUU yang bersentuhan langsung dengan rakyat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Komisi III DPR sepakat memprioritaskan kembali penyelesaian RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Adapun, kedua RUU itu merupakan luncuran dari DPR periode 2014-2019.

Rencana pemerintah memasukkan semua tindak pidana di UU ITE ke RKUHP didukung berbagai kalangan. Namun, hal itu bisa dilakukan secara bertahap dengan merevisi UU ITE terlebih dulu, Menunggu revisi KUHP bisa sangat lama.