Setoran pajak dari korporasi bakal berangsur pulih setelah penyerapan kredit usaha meningkat signifikan. Hal ini ditopang pula oleh tumbuhnya jumlah wajib pajak badan. Pemulihan ekonomi berperan penting.

Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR, pekan depan.

Realisasi penerimaan pajak per Agustus 2021 tercatat Rp 721,3 triliun atau tumbuh 9,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun, kinerja perpajakan belum optimal di tengah perekonomian yang belum pulih.

Perekonomian domestik yang menjadi sulit diprediksi akibat pandemi Covid-19 berdampak pada melesetnya perkiraan penerimaan pajak dari target yang dicanangkan.

Pemerintah mulai mengutak-atik jenis pajak apa yang bisa dinaikkan untuk mengompensasi penurunan PPh badan. Pemerintah pun kemungkinan besar akan menjatuhkan pilihan pada PPN dengan berbagai pertimbangan.

Per 23 Desember 2020, penerimaan pajak mencapai Rp 1.019,56 triliun atau 85,65 persen dari target APBN. Namun, realisasi belanja per 30 November 2020 naik 12,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Kebijakan penurunan, penghapusan, dan penyesuaian PPh badan ditempuh untuk menggerakkan ekonomi. Dengan kebijakan itu, uang pajak yang seharusnya dibayar perusahaan bisa digunakan untuk investasi atau ekspansi bisnis.

Penurunan tarif pajak penghasilan badan (PPh) menjadi 20 persen akan dilakukan secara bertahap hingga 2023. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan investasi, di sisi lain bisa menjadi bumerang bagi pendapatan negara.