Kompas.id

perundangan

DPR masih menunggu surat presiden terkait RUU Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik untuk kemudian dibahas. RUU tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Bagikan

Transformasi Digital Perlu Ada di UU Pengadaan Barang dan Jasa Publik

DPR masih menunggu surat presiden terkait RUU Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik untuk kemudian dibahas. RUU tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

Politik & Hukum ·

Presiden: Pemerintah Belum Bahas Rencana Revisi UU Peradilan Militer

Masyarakat sipil terus mendorong pemerintah dan DPR segera merevisi UU Peradilan Militer karena sudah tidak relevan. UU ini juga dinilai memiliki permasalahan norma dan penerapannya.

Politik & Hukum ·

Terkait Syarat Usia, Nurul Ghufron Gugat UU KPK untuk Kepentingan Pribadi

Pengajuan uji materi yang dilakukan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terhadap Pasal 29 huruf e UU KPK hanya untuk kepentingan pribadi. Ghufron dinilai sangat berorientasi mencari keuntungan pribadi.

Politik & Hukum ·

Kebocoran Data Pribadi Jadi Atensi Presiden Jokowi

Presiden menggelar rapat tertutup membahas keamanan data dari serangan siber. Masyarakat sipil mendorong audit berkala dan penerapan standar pengamanan data.

Politik & Hukum ·

Sebagian Komisi III DPR Ingin Pembahasan RKUHP Dibuka Kembali

Anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, menyebut sebagian anggota Komisi III menginginkan RKUHP dibahas kembali. Ini untuk memberikan ruang publik memberikan masukan. Apalagi, masih banyak kritik terkait muatan di RKUHP.

Politik & Hukum ·

Iklan

Anggota Komisi I DPR: Ketahanan Siber RI Lemah

Mengacu pada UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, serangan siber merupakan ancaman terhadap negara. Namun, tak terlihat kesungguhan negara untuk menangkal ancaman tersebut.

Politik & Hukum ·

RKUHP Berpotensi Langgar HAM

Wakil Ketua Internal Komisi Nasional HAM Munafrizal Manan mengatakan beberapa pasal di RKUHP yang disosialisasikan oleh pemerintah dinilai berpotensi melanggar HAM. Diharapkan ada keterbukaan dalam pembahasannya.

Politik & Hukum ·

UU ITE Direvisi, Pasal Multitafsir Diharap Dihapus

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara terbatas. Melalui revisi itu diharapkan tidak ada lagi pasal-pasal karet yang multitafsir.

Politik & Hukum ·

Wamenkumham: Revisi KUHP Proses Pembangunan Hukum

RUU KUHP tak masuk Prolegnas Prioritas 2021 sehingga ada waktu untuk menyosialisasikan RUU itu. Dalam sosialisasi di NTB, Wakil Menkumham Eddy Omar Sharif Hiariej menyebut revisi KUHP sebagai proses pembangunan hukum.

Politik & Hukum ·

Pembahasan RKUHP Dinilai Masih Belum Libatkan Partisipasi Publik

Masyarakat sipil menilai, sosialisasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau RKUHP yang dilakukan pemerintah selama ini dijalankan satu arah. Pembahasan rancangan undangan-undang itu dinilai tak libatkan publik.

Politik & Hukum ·

Iklan