Irjen Napoleon Bonaparte mempertimbangkan mengajukan peninjauan kembali setelah kasasinya ditolak MA. Dia divonis empat tahun penjara dalam perkara suap penghapusan nama Joko Tjandra dari daftar pencarian orang.

Dalam perkara penghapusan nama Joko Tjandra dari DPO, Napoleon dinilai terbukti menerima imbalan senilai Rp 7,2 miliar dari Joko Tjandra. Kini kepolisian menetapkannya sebagai tersangka pencucian uang.

Kendati sama-sama mendapatkan keringanan hukuman di tingkat banding, Pinangki dan Joko Tjandra diperlakukan berbeda. Putusan banding Pinangki diterima begitu saja, sementara untuk putusan Joko, jaksa akan ajukan kasasi.

Perkara pelarian Joko Tjandra disebut melibatkan pihak-pihak yang tidak dapat dihadirkan serta sejauh mana keterlibatannya tidak dapat diungkap. Maka, perkara itu belum sepenuhnya berhenti. KPK didesak menyelidikinya.

Kejaksaan telah melimpahkan berkas perkara Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pinangki dijerat dengan pasal korupsi terkait pengurusan fatwa ke MA dan pencucian uang.

Berkas jaksa Pinangki dilimpahkan jaksa penuntut umum dengan pasal sangkaan menerima pemberian atau janji. Penyerahan itu dinilai terlalu terburu-buru karena Kejagung belum memeriksa pihak-pihak terkait yang disebut.

Polri dan Kejagung masih berupaya melengkapi berkas perkara terkait pelarian Joko Tjandra. Polri menargetkan dalam pekan ini mampu melimpahkan berkas perkara yang sudah dilengkapi ke jaksa penuntut umum.

Pada Senin, Kejaksaan Agung akan memutuskan konstruksi pasal yang akan menjerat jaksa Pinangki. ”Ada tambahan pasal atau tidak, nanti kami putuskan Senin,” kata Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.