Kompas.id

pajak daerah

Kemampuan pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi relatif rendah. Rasio pajak daerah pada 2022 baru 1,3 persen.

Bagikan

Terlena Transfer Pusat, Pemda Minimalis Himpun Pajak dan Retribusi Daerah

Kemampuan pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi relatif rendah. Rasio pajak daerah pada 2022 baru 1,3 persen.

40 Persen Anggaran Daerah untuk Belanja Produk Lokal

Pemerintah daerah diminta mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja produk dalam neger. Jika ketentuan itu tak dipenuhi, usulan APBD yang diajukan tak akan disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.

Politik & Hukum ·

Kewenangan Insentif Fiskal Daerah Diperjelas

Insentif fiskal yang digelontorkan kepada wajib pajak dapat ditetapkan oleh kepala daerah melalui peraturan kepala daerah setelah memberitahukan rencana pemberian insentif tersebut kepada DPRD.

UU HKPD Disahkan, Pemerintah Optimistis Desentralisasi Fiskal Makin Optimal

Kesepakatan telah terjalin antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penetapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Fiskal Daerah Didorong Lebih Optimal

Kesepakatan telah terjalin antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) untuk optimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Iklan

Pemerintah Sederhanakan Pajak dan Retribusi Daerah

Struktur pajak dan retribusi daerah dinilai tidak efisien karena jenisnya banyak dan justru menimbulkan biaya tinggi. Pemerintah mengusulkan penyederhanaan desainnya untuk mendongkrak pendapatan daerah.

Hambat Investasi, Pemda Bisa Dikenai Sanksi

Sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil pajak penghasilan bakal diberikan ke pemerintah daerah yang terbukti menghambat investasi. Substansi ini ada di rancangan peraturan pemerintah.

Mayoritas Tarif Pajak dan Retribusi Daerah Akan Ditetapkan secara Nasional

Pemerintah pusat akan menarik wewenang pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak dan retribusi. Nantinya, hampir semua tarif pajak dan retribusi daerah akan ditetapkan secara nasional.

Penyesuaian Pajak dan Retribusi, Daerah Bisa ”Kering” Otonomi

Regulasi pajak dan retribusi daerah dalam RUU Cipta Kerja ”kering” otonomi. Penetapan tarif pajak dan retribusi yang berlaku secara nasional juga memperkecil ruang fiskal daerah.

Pajak Daerah Didorong dengan Pemanfaatan Dompet Digital

Partisipasi pembayaran pajak berusaha ditingkatkan pemerintah daerah melalui kerja sama dengan dompet digital. Perluasan akses pembayaran digital diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan dan keamanan selama pandemi.

Iklan