Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Maklumat Kapolri
Poin 2d Maklumat Kapolri menyebut masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial. Hal ini dinilai bisa mengancam kerja wartawan dan peneliti.
Bagikan
Poin 2d Maklumat Kapolri soal FPI Dinilai Terlalu Luas, Bisa Ancam Kerja Jurnalis dan Peneliti
Poin 2d Maklumat Kapolri menyebut masyarakat dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial. Hal ini dinilai bisa mengancam kerja wartawan dan peneliti.
Politik & Hukum
·
Maklumat Kapolri Larang Penggunaan Simbol dan Atribut, FPI Bentuk Organisasi dan Simbol Baru
Kapolri mengeluarkan maklumat berisi pelarangan aktivitas serta penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam. Di sisi lain, FPI menyikapi kebijakan pemerintah dengan membentuk organisasi dan atribut baru.
Politik & Hukum
·
Situasi Belum Kondusif, Kapolri Keluarkan Maklumat
Pada libur Natal dan Tahun Baru, Polri mengintensifkan larangan perayaan di luar rumah ibadah. Kapolri menerbitkan maklumat pelaksanaan protokol kesehatan. Warga yang melanggar aturan bisa dihukum.
Politik & Hukum
·
Kluster Pilkada Diharapkan Ditekan dengan Maklumat Kapolri
Untuk menekan kepatuhan protokol kesehatan dalam Pilkada 2020, Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Azis mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor 3 Tahun 2020. Maklumat dikeluarkan untuk mencegah kluster baru Covid-19.
Politik & Hukum
·
Pidana Langgar ”Social Distancing”
Dalam penanganan penyebaran Covid-19 ini, hal yang harus menjadi fokus utama adalah pentingnya upaya pencegahan dan membangun kesadaran masyarakat, bukan dengan ketakutan ancaman pidana.
Opini
·
Iklan
Penegakan Hukum dalam Penanganan Covid-19 Jadi Pilihan Terakhir Kepolisian
Komisi III DPR dan kalangan masyarakat sipil mengingatkan agar penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani Covid-19, harus jelas dasar aturannya dan prosedurnya dilakukan dengan benar.
Politik & Hukum
·
Penegakan Hukum Pembatasan Sosial
Bagi pekerja sektor informal, menetap di kota besar dalam masa pemberlakuan pembatasan sosial bukanlah opsi paling utama karena tidak ada sumber pemasukan untuk menyambung hidup. Opsi utama adalah pulang kampung.
Opini
·
Polisi Bubarkan 1.371 Kerumunan Massa
Polisi sudah mulai membubarkan kerumunan massa untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19. Sebanyak 1.731 kerumunan telah dibubarkan. Selain itu, polisi juga sudah menindak 26 kasus penyebaran hoaks terkait dengan korona.
Nusantara
·
Ancaman Pidana Disiapkan
Polri akan memproses hukum masyarakat yang membandel dan tidak mengindahkan imbauan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial atau social distancing.
Politik & Hukum
·
Polri: Membandel Tidak Mau Bubar, Warga Bisa Dipidana Penjara
Polri mengingatkan, terkait pencegahan penyebaran Covid-19, masyarakat yang bandel menolak membubarkan diri kendati sudah diimbau Polisi bisa dipidana penjara. Namun, polisi akan lebih dahulu bersikap persuasif.
Politik & Hukum
·
Lihat Lainnya
Iklan
