Kompas.id

legislasi kontroversial

Pakar hukum pidana Agustinus Pohan berpandangan, di Indonesia, hukum adat memang diperlukan. Namun, caranya tidak tepat jika dimasukkan dalam RKUHP. Sebab, ada prinsip asas legalitas atau aturan seseorang dapat dipidana.

Pasal Hukum Adat dan Makar di RKUHP Kembali Dipertanyakan

Politik & Hukum ·

15 November 2022 · 21:39 WIB

Aliansi Masyarakat Sipil Perjuangkan Perubahan Pasal Bermasalah di DPR

”Belum semua masukan dari kami (soal RKUHP) diadopsi pemerintah. Besok (14/11) ada agenda rapat dengar pendapat di DPR dengan aliansi. Akan kami perjuangkan lagi usulan itu,” kata peneliti ICJR, Maidina Rahmawati.

Politik & Hukum ·

13 November 2022 · 15:34 WIB

RKUHP Baru Disahkan Setelah 17 Agustus

Sesuai mekanisme di DPR, Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP dipastikan tidak akan disahkan sebelum 17 Agustus. Hal ini berarti RKUP baru disahkan setelah 17 Agustus 2022.

Politik & Hukum ·

1 Agustus 2022 · 07:27 WIB

Tak Hanya Publik, DPR Juga Belum Terima Draf RKUHP Terbaru

Tak hanya masyarakat yang kesulitan memperoleh draf RKUHP terbaru, Komisi III DPR juga belum menerima draf tersebut dari pemerintah. Setelah draf diserahkan, harus ada pembahasan ulang untuk mencegah pasal bermasalah.

Politik & Hukum ·

27 Juni 2022 · 20:03 WIB

PSHK Beri Catatan Merah Kinerja Legislasi DPR

Kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang 2020 dinilai belum memuaskan. Hasil riset PSHK menunjukkan, dari 37 RUU yang masuk Prolegnas, hanya 13 RUU yang disahkan.

Politik & Hukum ·

28 Juli 2021 · 09:00 WIB

RKUHP yang Rawan Langgengkan Diskriminasi Kalangan Disabilitas

Draf lama RKUHP dianggap memperkuat stigma disabilitas. Draf itu pun dinilai meningkatkan kerentanan penyandang disabilitas saat berhadapan dengan hukum dan belum bisa membaca kondisi spesial kalangan disabilitas.

Politik & Hukum ·

12 Juli 2021 · 05:25 WIB

Pasal Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara Berpotensi Merusak Demokrasi

Selain pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, RKUHP juga memuat pasal penghinaan pemerintah dan lembaga negara. Pasal-pasal itu dinilai berpotensi mengekang hak warga negara dan mengancam demokrasi.

Politik & Hukum ·

16 Juni 2021 · 14:51 WIB

RKUHP Segera Dibawa ke DPR, Pemerintah Janji Partisipasi Publik Masih Terbuka

Pemerintah berjanji akan tetap membuka ruang bagi publik untuk memberi masukan soal Rancangan KUHP kendati tahapan sosialisasi RKUHP telah tuntas. Masyarakat sipil mendorong pemerintah mengadakan sosialisasi tematis.

Politik & Hukum ·

15 Juni 2021 · 07:07 WIB

Kelanjutan Pengujian UU di MK Masih Harus Menunggu

Kelanjutan pemeriksaan pengujian UU oleh MK masih harus menunggu karena belum seluruh perkara terkait pilkada tuntas diputus. Setelah tuntas, MK diminta memprioritaskan perkara pengujian UU yang sudah lama masuk ke MK.

Politik & Hukum ·

26 Maret 2021 · 18:20 WIB

MK dalam Bayang-Bayang Yuristokrasi

MK menjadi satu-satunya harapan masyarakat untuk mengoreksi produk legislasi yang dinilai kurang partisipatif. Sikap kenegarawanan hakim diuji setelah mereka dihadiahi perpanjangan masa jabatan melalui revisi UU MK

Politik & Hukum ·

29 Desember 2020 · 05:17 WIB

Bill Gates, Pendiri Microsoft, Akan Terima Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo

Pengangguran Meningkat, Ada Apa dengan Perekonomian RI?

India Serang Pakistan, Dunia di Ambang Perang Baru

legislasi kontroversial

Pasal Hukum Adat dan Makar di RKUHP Kembali Dipertanyakan

Aliansi Masyarakat Sipil Perjuangkan Perubahan Pasal Bermasalah di DPR

RKUHP Baru Disahkan Setelah 17 Agustus

Tak Hanya Publik, DPR Juga Belum Terima Draf RKUHP Terbaru

PSHK Beri Catatan Merah Kinerja Legislasi DPR

RKUHP yang Rawan Langgengkan Diskriminasi Kalangan Disabilitas

Pasal Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara Berpotensi Merusak Demokrasi

RKUHP Segera Dibawa ke DPR, Pemerintah Janji Partisipasi Publik Masih Terbuka

Kelanjutan Pengujian UU di MK Masih Harus Menunggu

MK dalam Bayang-Bayang Yuristokrasi

Produk

Bisnis

Tentang

Lainnya