Melalui RPP Hukum yang Hidup, pemerintah bisa menjaga pluralisme hukum yang menjamin keadilan kelompok dan individu.

Untuk mencegah terjadinya perdagangan orang, Ditjen Imigrasi akan mewajibkan bagi mereka yang mengajukan paspor didampingi penjamin. Hingga saat ini, pada umumnya korban tak menyadari jadi obyek yang diperdagangkan.

Penangkapan ini sebagai peringatan bagi WNA lain untuk mematuhi aturan izin tinggal yang diberikan Pemerintah Indonesia. Ini sekaligus memberikan jaminan bahwa Indonesia adalah negara destinasi yang nyaman.

Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bukan KUHP yang baru.

Hingga kini berbagai kasus korupsi masih bermunculan dan terungkap. Dibutuhkan sinergi dari pemerintah dan penegak hukum agar para koruptor dapat merasakan efek jera, bukan lantas diberikan pembebasan bersyarat.

Presiden menilai Imigrasi baru sebatas mengontrol, belum memberikan pelayanan. Untuk itu, Imigrasi diminta untuk tingkatkan pelayanan. Presiden pun mengancam mencopot Dirjen Imigrasi jika layanan imigrasi tak berubah.

Larangan kohabitasi dipandang tetap perlu diatur di dalam RKUHP. Namun, hal itu perlu dirumuskan secara tepat. Salah satunya agar tak mendorong masyarakat melakukan pernikahan siri.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Nasdem Willy Aditya dalam rapat panja penyusunan Prolegnas Prioritas 2023 bersama Kemenkumham mengatakan, total 78 usulan RUU dimasukan ke Prolegnas, Empat di antaranya usul pemerintah.