Butuh Sinergi Berikan Efek Jera bagi Koruptor

Hingga kini berbagai kasus korupsi masih bermunculan dan terungkap. Dibutuhkan sinergi dari pemerintah dan penegak hukum agar para koruptor dapat merasakan efek jera, bukan lantas diberikan pembebasan bersyarat.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Perilaku korupsi oleh elit yang masih merajalela di Tanah Air menjadi keprihatinan masyarakat yang diwujudkan melalui mural seperti terlihat di kawasan Keranggan, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (18/12/2021). Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari Transparency International menyebutkan, posisi Indonesia cenderung mengalami penurunan. IPK Indonesia tahun 2020 berada di skor 37, turun tiga poin dibandingkan 2019. Dengan skor 37, Indonesia berada di peringkat ke-102 dari 180 negara yang disurvei.

JAKARTA, KOMPAS Dalam mengatasi korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan peran serta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersinergi memberikan efek jera terhadap koruptor. Pemberian remisi bagi narapidana korupsi pun diharapkan dapat mempertimbangkan perbuatan para koruptor yang merugikan rakyat. Terlebih korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di pemerintah pusat dan daerah masih terus terjadi.

Harapan KPK itu, menurut Peneliti Transparency International Indonesia, Alvin Nicola, perlu didukung seluruh aparat penegak hukum. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka tak ada lagi yang aturan yang dapat memperketat pemberian remisi.