Kejaksaan dinilai hanya tegas ke satu pihak, tetapi tidak ke pihak lain dalam kasus menara BTS 4G Kemenkominfo.

Anggota BPK, Achsanul Qosasi, disebut dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G. Mengacu pada UU No 15/2006, pemeriksaan anggota BPK harus memperoleh persetujuan tertulis dari Presiden.

Sejumlah kalangan melihat Kejaksaan Agung tak serius mengusut uang 1,8 juta dollar AS yang diserahkan advokat Maqdir Ismail dalam kasus menara BTS. MAKI menduga uang tersebut terkait upaya untuk mengamankan kasus.

Salah satu saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi menara BTS 4G menyebutkan, saat pembangunan 4.200 menara BTS 4G direncanakan pada 2020, belum ada dasar kajian tentang kebutuhan anggaran.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyarankan agar dibentuk tim kecil untuk mendampingi dalam percepatan audit, kontrak, pelelangan, dan pelaksanaan proyek menara BTS 4G agar tak lagi dikorupsi.

Pihak Kejaksaan Agung meminta Forum Advokat Untuk Perlindungan Profesi yang memprotes tindakan penyidik menggeledah kantor advokat Maqdir Ismail, untuk menghormati dan memahami tugas jaksa.

Maqdir Ismail, kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G Kemenkominfo, Irwan Hermawan dan Galumbang Menak, menyerahkan uang 1,8 juta dollar AS kepada Kejaksaan Agung.

Untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan perkara korupsi proyek BTS 4G, sejumlah pejabat di Kemenkominfo dan Kemenkeu diperiksa. Penyidik Kejagung juga masih mendalami kasus yang menjerat 7 tersangka itu.