Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
kasus ham berat masa lalu
Awal 2023, negara sudah mengakui terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, pengakuan tanpa upaya penegakan hukum hanya retorika kosong.
Bagikan
26 Tahun Tragedi Semanggi I, Kapan Kasus-kasus Pelanggaran HAM Berat Dituntaskan?
Awal 2023, negara sudah mengakui terjadinya 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun, pengakuan tanpa upaya penegakan hukum hanya retorika kosong.
Politik & Hukum
路
Masih Banyak Korban Kasus HAM yang Belum Terima Program Pemulihan
Komnas HAM sudah pernah menyampaikan pentingnya program pemulihan hak korban kasus HAM berat masa lalu dilanjutkan.
Politik & Hukum
路
Keluarga Korban Pesimistis Kasus HAM Berat Masa Lalu Bisa Tuntas
Program pemenuhan hak korban kasus HAM berhenti. Bantuan uang misalnya, sudah tidak diterima sejak enam bulan lalu.
Politik & Hukum
路
Amnesty International Mendesak Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diabaikan
Pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra terkait kasus HAM berat masa lalu mengindikasikan sikap tak empatik pada korban.
Politik & Hukum
路
MPR Bersihkan Nama Soeharto, Komnas HAM: Perhatikan Nasib Korban Pelanggaran HAM
MPR seharusnya memberi atensi kepada hak korban pelanggaran HAM berat yang banyak terjadi di masa Soeharto.
Politik & Hukum
路
Iklan
MPR Usulkan Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Imparsial: Langgengkan Impunitas
Pimpinan MPR usulkan gelar pahlawan bagi Soeharto dengan alasan jasa dan pengabdiannya memimpin RI tiga dekade lebih.
Politik & Hukum
路
Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Tetap Menanti Penegakan Hukum
Keluarga korban sudah bosan mendengar janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Instruksi presiden terbaru diharapkan betul-betul bisa merealisasikan janji pemerintah tersebut.
Politik & Hukum
路
Problem Mendasar di UU Pengadilan HAM
Penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat dinilai terhambat karena belum efektifnya peradilan HAM. UU Pengadilan HAM tak dirumuskan dengan niat yang tulus.
Politik & Hukum
路
Langkah Nyata Pasca-pengakuan Negara Dinantikan
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya proses keadilan transisi komprehensif untuk memutus impunitas, pemulihan nasional, dan memperkuat demokrasi.
Politik & Hukum
路
Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Segera Rampung
Sejak dibentuk September lalu, Tim PPHAM sudah mengunjungi sejumlah korban dari 12 kasus pelanggaran HAM berat. Umumnya korban meminta negara akui pelanggaran HAM berat itu dan perhatikan penderitaan yang mereka alami.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan