Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
kasus ham berat masa lalu
Keluarga korban sudah bosan mendengar janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Instruksi presiden terbaru diharapkan betul-betul bisa merealisasikan janji pemerintah tersebut.
Bagikan
Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Tetap Menanti Penegakan Hukum
Keluarga korban sudah bosan mendengar janji pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Instruksi presiden terbaru diharapkan betul-betul bisa merealisasikan janji pemerintah tersebut.
Politik & Hukum
路
Problem Mendasar di UU Pengadilan HAM
Penegakan hukum kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat dinilai terhambat karena belum efektifnya peradilan HAM. UU Pengadilan HAM tak dirumuskan dengan niat yang tulus.
Politik & Hukum
路
Langkah Nyata Pasca-pengakuan Negara Dinantikan
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya proses keadilan transisi komprehensif untuk memutus impunitas, pemulihan nasional, dan memperkuat demokrasi.
Politik & Hukum
路
Rekomendasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Non-yudisial Segera Rampung
Sejak dibentuk September lalu, Tim PPHAM sudah mengunjungi sejumlah korban dari 12 kasus pelanggaran HAM berat. Umumnya korban meminta negara akui pelanggaran HAM berat itu dan perhatikan penderitaan yang mereka alami.
Politik & Hukum
路
KUHP Baru Tak Mengubah Acuan Penanganan Kasus HAM Berat
Penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bukan KUHP yang baru.
Politik & Hukum
路
Iklan
Tim Non-yudisial Kasus HAM Dinilai Memanipulasi Keadilan bagi Korban
Setara Institute kembali mengkritik pembentukan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Penyelesaian secara yudisial dinilai tak mengalami kebuntuan.
Politik & Hukum
路
Tim Penyelesaian Kasus HAM Berat Masa Lalu Dikhawatirkan Mempertebal Impunitas
Argumen bahwa Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu yang dibentuk melalui Keputusan Presiden, tak akan menutup peluang penyelesaian melalui jalur yudisial, dianggap hanya retorika.
Politik & Hukum
路
Keluarga Korban Kasus HAM Berat Masa Lalu Pesimistis dengan Instruksi Jaksa Agung
Instruksi percepatan penanganan perkara HAM berat masa lalu sudah berulang kali disampaikan, tetapi kenyataannya perkara tak pernah dilanjutkan ke tingkat penyidikan, apalagi sampai disidangkan di pengadilan HAM.
Politik & Hukum
路
Kasus Paniai, Perdamaian di Papua, dan Janji Presiden
Nasib pengusutan kasus Paniai mirip dengan sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu lainnya yang tak jelas ujungnya. Presiden punya otoritas dan janji untuk menuntaskannya.
Politik & Hukum
路
Jokowi Dinilai Kembali Mengecewakan Korban Pelanggaran HAM Berat
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan