Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan dinilai banyak mengulang pasal-pasal yang sudah ada dalam undang-undang sebelumnya sehingga berpotensi memunculkan tumpang tindih hukum.

Kebutuhan akan peraturan atau pedoman pelaksanaan jaminan perlindungan bagi pejuang lingkungan di Indonesia mendesak untuk diterbitkan karena sampai saat ini aturan anti-SLAPP belum terlaksana dengan baik.

Dulu Indonesia termasuk dalam jajaran negara-negara yang menjadi pionir dalam menunjukkan keberpihakan pada lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Kini, regulasi yang ada justru dinilai sebagai kemunduran.

Indonesia perlu mencontoh penerbitan aturan anti-”strategic lawsuit against public participation” dari negara lain guna melindungi pejuang lingkungan hidup dari kriminalisasi dan serangan balasan.

Perubahan UU Nomor 5 tahun 1990 kembali masuk dalam program legislasi nasional. Pemerintah dan DPR diminta serius membahas dan mengesahkan UU Konservasi ini untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia.

Lembaga Kajian Hukum Lingkungan (ICEL) menilai sepanjang tahun 2020 diterbitkan sejumlah aturan dan kebijakan yang melemahkan perlindungan lingkungan maupun hak masyarakat. Sejumlah penegakan hukum pun belum tuntas.

Di tengah pandemi dan menurunnya kegiatan publik, pencemaran udara di Jakarta dan sekitarnya tidak menyusut. Biaya penanggulangan penyakit akibat pencemaran udara mencapai Rp 5,1 triliun.

Sejumlah pihak mendorong agar penerbitan aturan anti-SLAPP tak sekadar wacana. Peraturan untuk melindungi pegiat lingkungan ini juga disarankan pada level perundang-undangan yang dipatuhi lintas lembaga/kementerian.