Kompas.id

baleg

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan, partisipasi publik bisa di tahap pembahasan dan perencanaan.

Bagikan

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi: Ketentuan Partisipasi Publik Tak Jelas

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengatakan, partisipasi publik bisa di tahap pembahasan dan perencanaan.

Politik & Hukum ·

Budi Arie: Jokowi Layak Jadi Dewan Pertimbangan Presiden RI

Tak lama RUU Dewan Pertimbangan Presiden disepakati, Menkominfo lempar sinyal Jokowi jadi Wantimpres. Memang Jokowi mau?

Politik & Hukum ·

Kisah di Balik Proses RUU Pilkada: Dibatalkan MK, Dihidupkan Lagi oleh DPR Bersama Pemerintah

Pembahasan RUU Pilkada di Bamus-Baleg DPR begitu cepat. Apakah putusan MK sudah diketahui sebelumnya oleh DPR-Presiden?

Politik & Hukum ·

DPR Melawan Putusan MK, Aturan Ambang Batas Pencalonan yang Inkonstitusional Dihidupkan Lagi

Fraksi-fraksi tak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait kesepakatan pada revisi UU Pilkada.

Politik & Hukum ·

DPR Abaikan Putusan MK, Pintu Kembali Terbuka bagi Kaesang di Pilkada

Baleg DPR menganggap putusan MA terkait syarat usia calon di pilkada lebih detail daripada putusan MK.

Politik & Hukum ·

Iklan

Akui Substansi RUU TNI dan RUU Polri Bermasalah, PKS dan Golkar Janji Kawal Pembahasan

Mardani dari Fraksi PKS akui revisi UU TNI dan Polri kandung masalah yang ancam demokrasi. Tapi fraksi tak bisa menolak.

Politik & Hukum ·

Ingin Kebut Bahas Tiga RUU Kontroversial, DPR Dianggap Cari Kesempatan dalam Kesempitan

Meski 3 draf RUU, yaitu TNI, Polri, dan Kementerian Negara, telah dikirim ke pemerintah, Presiden diminta tak merespons.

Politik & Hukum ·

Demi Mempermudah Presiden, Baleg DPR Sepakat Hapus Pembatasan 34 Kementerian

Setelah tiga hari pembahasan, semua fraksi di Baleg DPR sepakat hapus pembatasan 34 menteri di UU Kementerian Negara.

Politik & Hukum ·

Demi Hapus Pembatasan 34 Menteri, Baleg DPR Bahas Kilat RUU Kementerian Negara

Pasal pembatasan 34 kementerian dalam UU 39/2008 diusulkan diubah. Jumlah menteri akan disesuaikan kebutuhan presiden.

Politik & Hukum ·

Perjalanan Panjang 19 Tahun yang Mulai Berujung

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan upaya untuk melindungi serta memenuhi hak konstitusional dan HAM pekerja rumah tangga yang mayoritas perempuan. Hampir dua dekade sejak diusulkan, RUU tak juga disahkan.

Iklan