Meningkatnya konflik agraria seperti di Pulau Rempang tidak lepas dari mengalirnya arus investasi asing ke Indonesia. Reformasi agraria mendesak dilakukan untuk melindungi masyarakat terdampak proyek karena investasi.

Dalam peringatan Hari Tani Nasional 2022, kelompok masyarakat meminta negara menjalankan kewajibannya dalam melaksanakan reforma agraria sejati dengan redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria struktural.

Kuatnya ego sektoralisme menjadi penyebab rendahnya capaian reforma agraria selama ini. Perlu harmonisasi di tataran legislasi dan regulasi pertanahan dan kehutanan agar ego sektoralisme agraria bisa dihela.

Sebagai kesatuan masyarakat agraris dan adat, Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia menjadi produk hukum yang penting bagi penjaminan kebutuhan tanah masyarakat. Kehadirannya telah melalui proses yang panjang dan menjadi tonggak penting bagi keadilan pertanahan di masyarakat Indonesia.

Perlu menjadi perhatian serius, jika peraturan yang ”asal jadi” itu dipaksakan untuk berlaku akan kontraproduktif dan berpotensi tak dapat dilaksanakan karena bertabrakan dengan ketentuan yang ada.

Peringatan Hari Tani setiap tanggal 24 September tidak bisa dilepaskan dengan fungsi tanah bagi petani. Bahkan, pemilihan tanggal Hari Tani bertepatan dengan disahkannya UU 5/1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.

Esensi pengaturan pertanahan yang dirumuskan dalam RUU Cipta Kerja dinilai menjauh dari semangat keadilan pengelolaan agraria yang diamanatkan UU Pokok Agraria.