Korupsi di Balik Maraknya Konflik Agraria

Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat, korupsi agraria semakin memburuk dalam satu dekade terakhir.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Spanduk penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dibentangkan warga di Jembatan Barelang IV di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (11/9/2024). Hal itu dilakukan warga untuk memperingati satu tahun konflik agraria di Rempang.

JAKARTA, KOMPAS — Praktik korupsi dinilai berada di balik masifnya konflik agraria selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam kurun satu dekade, tercatat 2.939 konflik agraria di lahan seluas 6,3 juta hektar dan berdampak terhadap 1,75 juta rumah tangga.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama Serikat Petani Pasundan (SPP) yang mewakili 80 organisasi petani di sejumlah daerah mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (23/9/2024) untuk menyampaikan aspirasi terkait urgensi pemberantasan korupsi agraria di Indonesia. Aksi ini merupakan bagian dari Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2024 yang diperingati setiap 24 September.