Adanya pelindungan data pribadi maka pada saat yang sama negara menjamin keamanan warga.

Jika lembaga pelindungan data pribadi tak juga terbentuk, Presiden dinilai berpotensi langgar UU PDP.

Pemegang data pemilih tidak hanya penyelenggara pemilu, tapi juga partai politik. Akankah data itu aman?

Mengacu UU PDP, lembaga pelindungan data pribadi seharusnya sudah berdiri sebelum 17 Oktober 2024.

Legitimasi pencalonan Dharma-Kun di Pilkada Jakarta dipertanyakan akibat kasus pencatutan KTP. Polisi diminta selidiki.

Hingga kini lembaga pengawas data pribadi menunggu perpres. Jika lembaga itu tak terbentuk, UU PDP sulit diterapkan.

Kepatuhan terhadap UU PDP akan menyelamatkan dunia usaha dari risiko peretasan data yang secara finansial tidak murah.

Lembaga PDP yang kredibel dan dipercaya publik akan berdampak sangat positif terhadap pengembangan ekonomi digital.