Kemenkominfo Masih Usut Dugaan Kebocoran Data Wajib Pajak

Investigasi dugaan kebocoran data pribadi membutuhkan waktu. Sayangnya, hasil penelusuran jarang diungkap ke publik.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Wajib pajak berkonsultasi menngenai efin kepada petugas pada kegiatan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2023 dan Pemadanan NIK-NPWP di Gedung Kompas Gramedia Palmerah Barat, Jakarta, Senin (4/3/2024). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kompas Gramedia bekerja sama dengan KPP Tanah Abang Tiga.

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Komunikasi dan Informatika masih terus menangani masalah dugaan kebocoran data pribadi wajib pajak yang diduga bocor sejak Rabu (18/9/2024). Upaya itu dilakukan sambil berkoordinasi dengan Badan Sandi dan Siber Negara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

”Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), kami telah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait dengan dugaan terjadinya kebocoran data pribadi wajib pajak,” ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Prabu Revolusi, Sabtu (21/9/2024), di Jakarta.