Peningkatan produksi migas amat diperlukan. Salah satu yang mendesak ialah penuntasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yang terkatung-katung selama belasan tahun.

Menurut Statistik Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, realisasi ”lifting” minyak Indonesia terus menurun dari 829.000 barel per hari pada 2016 menjadi 660.300 barel per hari pada 2021. Iklim investasi perlu diperbaiki.

Pada 2023, pemerintah menyiapkan enam wilayah kerja minyak dan gas bumi untuk ditawarkan kepada investor.

Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi diharapkan segera tuntas guna mengatasi kendala di industri hulu migas. Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman menyatakan, UU Migas ditargetkan bisa selesai tahun 2022.

Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diharapkan dapat memperbaiki eksistensi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Indonesia dipandang tak menarik lagi untuk investasi hulu migas. Perbaikan tata kelola yang diharapkan segera diwujudkan tak kunjung datang.

Dalam Global Fortune 500 untuk 2019, Pertamina tak masuk daftar 500 perusahaan berpendapatan terbesar di dunia. Saya yakin, dengan kembali sebagai PKP, Pertamina akan bisa mengembalikan kejayaan industri migas Indonesia.