Di awal berdirinya, Mahkamah Konstitusi menjadi institusi yang inklusif dengan membuka ”legal standing” yang cukup lebar bagi warga negara. Namun, MK kini lebih memilih menahan diri, tidak melakukan terobosan hukum.

Menjelang dibukanya pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024, PSI dan Partai Prima menggugat ketentuan verifikasi parpol menjadi peserta pemilu di UU Pemilu. Aturan itu dinilai tak adil bagi parpol baru dan nonparlemen.

Revisi UU Otsus Papua dinilai sebagai upaya resentralisasi pemda Papua dan Papua Barat ke pusat. MPR berharap MK kabulkan uji materinya. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan revisi otsus justru sejahterakan Papua.

MK mengamini beban berat pada pemilu serentak. Jelang Pemilu 2024, mahkamah pun meminta agar pemerintah dan DPR menindaklanjuti putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, salah satunya berimplikasi perubahan UU Pemilu.

KY berharap MK menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyatakan kewenangan KY mengusulkan calon hakim ”ad hoc” tipikor konstitusional. Dengan demikian, KY dapat menjalankan kewenangan itu sebaik-baiknya.

Setiap tahun, perkara yang masuk ke MK semakin meningkat. Ini menunjukkan MK yang berdiri pada 2003 kian dikenal publik.

Mahkamah Konstitusi akan segera menjatuhkan putusan perkara uji materi sejumlah pasal UU KPK hasil revisi, yang dinilai mengebiri KPK. Publik menaruh harapan besar agar MK dapat mengoreksi revisi pada undang-undang itu.

Sudah 1,5 tahun UU KPK hasil revisi diuji ke Mahkamah Konstitusi. Namun, MK belum kunjung memutus permohonan uji formil dan materi UU KPK. Muncul banyak tanya dan spekulasi, mengapa pengujian UU KPK di MK begitu lama?