Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
tata negara
Bagi PBB, Pemilu 2029 akan menjadi siklus pelaksanaan pemilu yang tidak ada lagi hambatan sistematis.
Bagikan
Partai Bulan Bintang Ingin Sistem Ketatanegaraan yang Sehat
Bagi PBB, Pemilu 2029 akan menjadi siklus pelaksanaan pemilu yang tidak ada lagi hambatan sistematis.
Politik & Hukum
路
Negara Bukan Organisasi Kekuasaan Nirmoralitas
Tak boleh kita lupakan, negara eksis karena warga. Penguasa mendapatkan kekuasaannya dari warga.
Opini
路
Saat Konstitusi Tak Diikuti, di Mana Posisi Para Akademisi?
Para intelektual hukum dinilai seolah berlomba menempati pos jabatan strategis di Republik Indonesia. Namun, kiprahnya dianggap tak sebanding dengan harapan publik.
Politik & Hukum
路
Jimly Asshiddiqie Produktif Menulis
Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, tersebut saat ini masih punya mimpi agar buku-bukunya dibaca secara lebih masif oleh para pengambil kebijakan. Untuk itu, ia bercita-cita mendirikan Jimly Book Corner.
Tokoh
路
Pakar Kembali Ingatkan, Pencopotan Aswanto Ganggu Independensi Hakim
Independensi badan peradilan dan hakim merupakan prinsip konstitusi yang secara universal diakui dan dilindungi oleh sistem hukum dan konstitusi. Evaluasi terhadap hakim konstitusi harus dilakukan secara hati-hati.
Politik & Hukum
路
Iklan
Ketika Sekolah Staf Presiden ala Kantor Staf Presiden Diadakan...
Munculnya Sekolah Staf Presiden selain diapresiasi, juga dikhawatirkan memunculkan persaingan untuk membuat sekolah serupa di lingkungan Istana seperti sekolah Sekretariat Negara atau sekolah Sekretaris Kabinet.
Politik & Hukum
路
Mereposisi Lembaga Permusyawaratan Rakyat
Pascaperubahan UUD 1945 yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara sehingga tugas dan kewenangannya pun berubah. Ini akan berdampak pada produk yang akan dikeluarkan MPR.
Artikel Opini
路
Ketua MPR Meyakinkan Hanya Seputar PPHN, Tanpa Susupkan Pasal Lain
Ketua MPR Bambang Soesatyo meyakinkan publik agar tak khawatir ada perubahan pasal lain, di luar wacana PPHN, yang disusupkan dalam amendemen. Namun, pengamat politik memandang upaya itu tetap berpotensi jadi bola liar.
Politik & Hukum
路
Politik Negara Pasca-Pilkada 2020
Politik uang dewasa ini sudah melucuti martabat rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Rakyat hanya diperlakukan sebagai angka mati yang nilainya hanya seharga sembako
Opini
路
Konsolidasi Demokrasi Masih Harus Terus Dilakukan
Konsolidasi demokrasi di Indonesia belum tuntas. Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan