Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
satgas tppu
Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, penyidik Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan PPh atas emas batangan impor seberat 3,5 ton.
Bagikan
Mahfud MD: Bea Cukai Mulai Penyidikan Kasus Impor Emas Rp 189 Triliun
Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, penyidik Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan PPh atas emas batangan impor seberat 3,5 ton.
Politik & Hukum
路
Bareskrim Diminta Ambil Alih Kasus Ekspor-Impor Emas Rp 189 Triliun
Hingga kini tak ada perkembangan signifikan dari Ditjen Bea dan Cukai dalam pengusutan transaksi mencurigakan senilai Rp 189 triliun pada kasus ekspor-impor emas. Jika tak ada perkembangan, kasus dialihkan ke Bareskrim.
Politik & Hukum
路
Terlibat TPPU Rp 349 Triliun, Delapan Pegawai Kemenkeu Diberhentikan
Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo menyebutkan, lembaganya yang dibentuk sejak Mei 2023 menetapkan delapan pegawai Kemenkeu yang telah diberhentikan karena diduga terlibat tindak pidana pencucian uang.
Politik & Hukum
路
Menko Polhukam: Kasus Impor Emas Masuk Tahap Penyidikan
Dari informasi yang diterima, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, kasus impor dan pemberian bea masuk komoditas emas periode 2021-2022 telah masuk ke proses penyidikan. Artinya, Kejaksaan menemukan dua alat bukti.
Politik & Hukum
路
Meluruskan Kembali Rezim Antipencucian Uang
Untuk mengembalikan arah rezim antipencucian uang Indonesia, idealnya perlu penyempurnaan UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dengan secara tegas tanpa multitafsir mengatur bahwa UU ini adalah lex specialis dalam TPPU.
Opini
路
Iklan
Satgas TPPU Bangun Komunikasi dengan KPK Terkait Ratusan Laporan dari PPATK
KPK menyambut baik audiensi Satgas TPPU. KPK juga berkomitmen membantu dan bekerja sama menyelesaikan masalah dugaan TPPU ini sesuai dengan kewenangan KPK yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Video
路
KPK Telusuri 10 Laporan PPATK Soal Dugaan Pencucian Uang
Dari 300 laporan PPATK, 40 laporan diserahkan ke KPK. Saat ini sudah 10 laporan yang ditindaklanjuti KPK. Satgas TPPU akan berkoordinasi dengan penegak hukum lain untuk tindak lanjuti laporan PPATK yang lainnya.
Politik & Hukum
路
Satgas TPPU Masih Inventarisasi 300 Laporan PPATK
Kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, seperti transaksi mencurigakan senilai Rp 189 triliun yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Bea Cukai Kemenkeu, harus diprioritaskan untuk dituntaskan.
Politik & Hukum
路
Satgas TPPU Diberi Waktu Hingga 31 Desember 2023 untuk Tuntaskan Ratusan Laporan PPATK
Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang atau Satgas TPPU menggelar rapat perdana pada Jumat (5/5/2023) untuk mengusut dugaan pencucian uang senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan.
Video
路
Rapat Perdana Jumat Ini, Satgas TPPU Diharapkan Bekerja secara Terbuka
Jumat esok, Satuan Tugas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang akan mengadakan rapat kerja untuk pertama kali.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan