DIM RUU TPKS kabarnya telah dituntaskan pemerintah dan dalam waktu dekat akan segera diserahkan ke DPR bersama surat presiden berisi penunjukan menteri yang akan membahas RUU TPKS dengan DPR.

Salah satu perubahan mendasar dari RUU TPKS yang diloloskan Badan Legislasi DPR adalah dihilangkannya substansi ”persetujuan”. Bagaimana hal-ihwal kata ini dari perspektif bahasa?

Siapa saja bisa menjadi penjahat seksual, apapun profesi, pendidikan atau agamanya. Akal dan iman saja tak cukup menjaga seseorang dari pelanggaran norma dan pelecehan manusia.

Pemerintah dan DPR sepakat untuk mempercepat penyelesaian RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Kalangan masyarakat sipil berharap pernyataan pembentuk undang-undang itu juga diikuti langkah konkret.

Politik bukan matematika yang hasil akhirnya bisa diprediksi. Meskipun disetujui tujuh dari sembilan fraksi, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus dikawal hingga menjadi undang-undang.

DPR berdalih persetujuan RUU TPKS menjadi RUU inisiatif DPR tak diputuskan dalam paripurna, hari ini, semata karena problem teknis. Padahal, jika serius, DPR punya mekanisme dan waktu cukup untuk mengatasi problem itu.

DPR akhirnya membuat sebuah kemajuan dengan menerima hasil kerja Panja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan setuju RUU tersebut menjadi RUU Usul Inisiatif DPR.

Langkah DPR untuk mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi UU terus dinantikan publik, terutama para korban kekerasan seksual. Pengesahan RUU tersebut diharapkan menjadi kado pada Hari Ibu 2021.