Kompas.id

RUU Perlindungan Data Pribadi

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Lodewijk F Paulus membenarkan pimpinan DPR telah terima surat presiden terkait revisi UU ITE, tapi terhalang. Kini, revisi terancam lagi karena kalah prioritas UU lainnya.

Bagikan

Setahun Tak Ditindaklanjuti, Revisi UU ITE Terancam Kembali Kalah Prioritas

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Lodewijk F Paulus membenarkan pimpinan DPR telah terima surat presiden terkait revisi UU ITE, tapi terhalang. Kini, revisi terancam lagi karena kalah prioritas UU lainnya.

Politik & Hukum ·

Disahkan Besok, RUU PDP Diharap Cegah Penyalahgunaan Data Pribadi

Elsam menyoroti rumusan pasal tentang otoritas pengawas perlindungan data pribadi di RUU PDP yang akan disahkan, yang belum memberikan kejelasan tentang kedudukannya sebagai lembaga independen atau bagian eksekutif.

Politik & Hukum ·

Kebocoran Data Ancam Keamanan Nasional

Kebocoran data bukan hanya membahayakan individu, tetapi juga mengancam keamanan nasional. Apalagi saat ini peretas data pribadi mulai menargetkan orang-orang yang memiliki akses kepada kekuasaan.

Politik & Hukum ·

Setelah Dua Tahun, RUU Perlindungan Data Pribadi Akhirnya Tuntas Dibahas

RUU Perlindungan Data Pribadi tinggal dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk dimintakan persetujuan pengesahan. Kehadiran UU ini diharapkan bisa mengatasi semakin masifnya kebocoran data pribadi.

Politik & Hukum ·

Panja Pastikan RUU PDP Pertegas Pihak yang Bertanggung Jawab pada Kebocoran Data

RUU Perlindungan Data Pribadi disebut mempertegas pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi. Selain itu, diatur pula bahwa pengendali data akan berhubungan dengan BI dan OJK.

Politik & Hukum ·

Iklan

Konsensus Semu Pengawas Perlindungan Data Pribadi

Sekalipun sudah ada kesepakatan tentang otoritas pengawas data pribadi, tidak serta-merta pembahasan RUU PDP selesai. DPR malah memutuskan untuk kembali memperpanjang masa pembahasan RUU PDP.

Politik & Hukum ·

Sanksi Belum Disepakati, Pembahasan RUU PDP Diperpanjang Lagi

Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi yang dimulai pada tahun 2019 belum juga tuntas. DPR malah kembali memperpanjang masa pembahasan karena masih ada materi krusial yang belum disepakati.

Politik & Hukum ·

Pembahasan RUU PDP Diperpanjang

DPR akhirnya menyetujui perpanjangan pembahasan RUU PDP satu masa sidang lagi.

RKUHP Belum Akan Disahkan pada Masa Sidang Ini

Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy OS Hiariej membenarkan soal penundaan pengesahan RKUHP pada masa sidang ini. Alasannya, pemerintah saat ini masih memperbaiki draf RKUHP yang ada.

Politik & Hukum ·

”Big Data”, Potensi Ekonomi dan Politik

”Big data” bisa didayagunakan dan dikelola sesuai keperluan para pihak untuk motif ekonomi ataupun politik. Masyarakat pun harus menyadari perlu dan pentingnya data profil pribadi baik aspek ekonomi maupun aspek politik.

Iklan