Revisi UU Penyiaran perlu dilanjutkan dengan melibatkan sejumlah pihak terkait.

UU Pers bukan hadiah negara untuk pers, melainkan hadiah negara untuk masyarakat dalam rangka kebebasan berekspresi.

Jurnalis dan koalisi masyarakat sipil Jateng turut menolak RUU Penyiaran. Aturan itu dinilai melanggar kebebasan pers.

Wapres Ma’ruf Amin meminta pembahasan RUU Penyiaran tak terburu-buru. Kebebasan pers tak boleh diganggu.

DPR berencana menunda pembahasan RUU Penyiaran. Namun, komunitas pers patut tetap waspada pada ancaman kebebasan pers.

Setelah terjadi penolakan di sejumlah daerah, gelombang penolakan terhadap revisi UU Penyiaran pun bergelora di Sumsel.

Jurnalis lingkungan dihadapkan tantangan membuat berita mudah dicerna, hingga ancaman kekerasan, dan intimidasi.

Ancaman terhadap kebebasan pers menjadi pertimbangan DPR menunda kelanjutan pembahasan revisi UU Penyiaran.