Pembahasan RUU Penyiaran Ditunda, Komunitas Pers Tetap Harus Siaga

DPR berencana menunda pembahasan RUU Penyiaran. Namun, komunitas pers patut tetap waspada pada ancaman kebebasan pers.

KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Jurnalis menutup mata dan mulut sebagai simbol pembungkaman dalam aksi menolak RUU Penyiaran di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun, penundaan itu tidak menyurutkan ancaman kebebasan pers. Komunitas pers perlu tetap mengawal prosesnya karena pasal-pasal kontroversial masih berpeluang muncul di masa mendatang.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers Arif Zulkifli menilai, pernyataan Baleg DPR tentang penundaan pembahasan RUU Penyiaran merupakan respons terhadap sikap publik yang mengkritisi sejumlah pasal dalam draf RUU tersebut. Pasal 50B Ayat 2 Huruf c, misalnya, mengatur tentang standar isi siaran yang salah satu poinnya melarang penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.