Menkumham Yasonna H Laoly menyampaikan, UU Pemasyarakatan yang baru ini diharapkan bisa mewujudkan keadilan restoratif; Memperkuat sistem pemasyarakatan yang menganut konsep reintegrasi sosial.

Pengesahan RUU Pemasyarakatan akhirnya dilakukan setelah tahun 2019 batal dilakukan karena gelombang penolakan dari masyarakat sipil.

Besok Kamis, direncanakan seluruh fraksi di DPR akan menyetujui Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. UU itu diharapkan dapat mengatasi kelebihan tahanan.

Dalam RUU Pemasyarakatan, tak ada lagi syarat yang lebih ketat bagi narapidana korupsi memperoleh remisi. RUU ini kini tinggal disahkan di Rapat Paripurna DPR meski sempat ditolak luas oleh publik pada 2019.

Setelah mendapat penolakan keras dari masyarakat pada tahun 2019, RUU Pemasyarakatan akan segera dibahas kembali pada tahun ini. Pemerintah dan DPR sepakat memasukkan RUU Pemasyarakatan dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana hendaknya tidak meninggalkan RUU Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum untuk sistem pemasyarakatan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Komisi III DPR sepakat memprioritaskan kembali penyelesaian RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. Adapun, kedua RUU itu merupakan luncuran dari DPR periode 2014-2019.

Pemerintah mengeluarkan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan dari usulan Prolegnas Prioritas 2021. Anggota DPR berharap waktu setahun ke depan digunakan untuk sosialisasi dan menyerap aspirasi masyarakat terkait RUU itu.