RUU Pemasyarakatan Disahkan, Remisi Koruptor Bakal Lebih Mudah

Dalam RUU Pemasyarakatan, tak ada lagi syarat yang lebih ketat bagi narapidana korupsi memperoleh remisi. RUU ini kini tinggal disahkan di Rapat Paripurna DPR meski sempat ditolak luas oleh publik pada 2019.

KOMPAS/ SAMUEL OKTORA

Situasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/7/2018). Banyak narapidana koruptor mendekam di lembaga pemasyarakatan ini.

JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang pengesahannya tinggal menunggu waktu bakal mempermudah narapidana korupsi mendapatkan remisi. Remisi bagi koruptor akan diperlakukan sama dengan narapidana tindak pidana lain. Tak perlu lagi harus terlebih dulu membayar lunas denda dan uang pengganti seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dan tim pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Eddy OS Hiariej, Rabu (25/5/2022), di Jakarta, pemerintah bersama Komisi III menyepakati untuk melanjutkan pembahasan RUU Pemasyarakatan ke tingkat kedua atau dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk memperoleh persetujuan pengesahan menjadi UU.