Aksi demonstrasi penolakan RUU Cipta Kerja atau ”omnibus law” tidak akan berhenti. RUU tersebut dinilai merugikan rakyat.

Aksi menolak RUU Cipta Lapangan Kerja di DPR

Aksi menolak RUU Cipta Kerja di DPR.

Ada akronim menarik belakangan ini: RUU Cilaka, singkatan dari Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. ”Cilaka” dipilih sebagai protes atas RUU yang memicu berbagai polemik itu.

Buruh dan sejumlah elemen massa berunjuk rasa di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (11/3/2020). Mereka menuntut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menarik atau membatalkan RUU Cipta Lapangan Kerja.

Kemudahan bagi tenaga kerja asing di usaha rintisan digital, sebagaimana tertuang dalam RUU Cipta Kerja, dinilai mengancam pekerja lokal. Pemerintah perlu mengatasi problem kualitas dan kuantitas pekerja di sektor itu.

Sasaran penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja fokus pada investasi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, sejumlah pasal kurang memprioritaskan keberlanjutan lingkungan.

Penyederhanaan perizinan berusaha menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dan lapangan kerja. Namun, beberapa perubahan pengaturan pada RUU Cipta Kerja berpotensi mengancam keberlangsungan lingkungan.