Penyelenggara pemilu semestinya bisa mencegah diulangnya kembali pemungutan suara Pilkada Yalimo jika mencermati fakta-fakta hukum baru terkait calon kepala/wakil kepala daerah yang muncul setelah penetapan calon.

Syarat pencalonan di pilkada perlu ditambah surat pernyataan dari calon bahwa mereka berkewarganegaraan Indonesia. Selain aturan yang perlu diubah, sinergi antarinstansi penting untuk mencegah kasus Orient terulang.

Jika MK mengedepankan pemenuhan aspek prosedural, permohonan sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua akan ditolak. Namun, dalam kasus ini, aspek prosedural penting dikesampingkan demi tercapainya keadilan substantif.

Problem kewarganegaraan ganda seperti dalam kasus calon bupati Sabu Raijua terpilih, Orient, masih memungkinkan terulang. Pemerintah bersikap pasif dalam mengecek status kewarganegaraan seseorang.

Paradigma penegakan hukum politik uang di pemilu harus lebih berani. Pendekatan Mahkamah Konstitusi, salah satunya, dituntut progresif dalam menangani perkara sengketa hasil pilkada dengan dalil pelanggaran politik uang.

Kesimpulan dari Panitia Kerja Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2020 bentukan DPR bakal dijadikan masukan bagi tim kerja bersama lintas instansi yang mengkaji persiapan Pemilu dan Pilkada 2024.

Pemungutan suara ulang (PSU) di Teluk Wondama akan menjadi PSU pertama Pilkada 2020 pasca-putusan MK. Pemungutan ataupun penghitungan suara ulang di 15 daerah lain akan digelar bertahap hingga 14 Juli 2021.

KPU perlu meningkatkan supervisi pada empat KPU kabupaten di Papua dan Papua Barat yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi menggelar pemungutan suara ulang Pilkada 2020. Ini penting agar kesalahan serupa tak terulang.